Selain itu, Gubernur juga menyoroti potensi meningkatnya aktivitas di luar daerah jika WFH diterapkan, yang berisiko mengganggu efektivitas kerja pegawai.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan berjalan. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan kerja secara langsung di kantor tetap menjadi pilihan terbaik saat ini.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan yang terencana. Salah satunya dengan mengisi waktu kerja melalui pelatihan dan kegiatan koordinatif.
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya. (Wartabanjar.com/MC Kalsel/*)
Editor Restu
