WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanah Laut semakin terasa seiring menurunnya pendapatan daerah. Salah satu dampaknya, rasio belanja pegawai kini menembus angka di atas 30 persen dan masuk zona peringatan sesuai ketentuan.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menegaskan kondisi ini harus segera ditangani dengan langkah strategis, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Memang ada kelebihan dari belanja pegawai. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi,” ujarnya saat sesi wawancara.

Menurutnya, menurunnya total anggaran daerah secara signifikan membuat persentase belanja pegawai otomatis meningkat, sehingga perlu penanganan khusus agar tidak membebani struktur APBD ke depan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, belanja operasi yang mencakup gaji dan tunjangan telah mencapai lebih dari Rp800 miliar. Sementara total proyeksi belanja daerah tahun 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp1,8 triliun.

Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan, khususnya infrastruktur, menjadi semakin terbatas jika tidak dilakukan efisiensi secara menyeluruh.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rahmat juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan pola hidup sederhana, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

Ia mengibaratkan kondisi keuangan daerah seperti pengelolaan keuangan rumah tangga yang harus disesuaikan dengan kemampuan.

“Kalau penghasilan terbatas, jangan memaksakan pengeluaran di luar kemampuan. Kita harus selektif dan memprioritaskan yang benar-benar penting,” pesannya di hadapan peserta Musrenbang.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pun berkomitmen melakukan penyesuaian anggaran secara hati-hati agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan daerah.(Wartabanjar.com/Gazali)

editor: nur_muhammad