WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memperkuat langkah preventif dalam menekan angka stunting langsung ke tengah masyarakat di kunjungan sosial Kelurahan Angsau, Selasa (10/3/2026).

DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut menekankan pentingnya intervensi gizi sejak usia remaja.

Kepala DP3AP2KB Tanah Laut, Maria Ulfah, menyatakan bahwa keterlibatan organisasi wanita dalam mengedukasi 30 remaja putri, 10 calon pengantin, dan 10 ibu hamil merupakan langkah strategis untuk menciptakan keluarga berkualitas.

"Fokus utama bagi remaja putri adalah pemberian edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi agar mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki jenjang pernikahan dan kehamilan," ujar Maria Ulfah di lokasi kunjungan.

Maria menjelaskan bahwa penanganan stunting di Bumi Tuntung Pandang kini bergerak lebih luas dengan melibatkan sektor infrastruktur untuk menjamin lingkungan tinggal yang sehat bagi warga.

​"Intervensi Non-Nutrisi melibatkan lintas sektor seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program jambanisasi, serta perbaikan sanitasi lingkungan," jelasnya.

Sembari meninjau kondisi keluarga di lapangan, Maria memberikan imbauan khusus bagi para orang tua agar tidak mengabaikan pola asuh, terutama dalam aspek pemenuhan nutrisi harian anak.

​"Pola Asuh (Parenting) orang tua diharapkan memahami gizi yang harus dipenuhi oleh anak," tegas Maria.

​Ia juga menaruh perhatian besar pada kesehatan remaja putri sebagai calon ibu di masa depan. Menurutnya, kepatuhan dalam menjaga kadar hemoglobin sangat krusial guna menghindari risiko melahirkan bayi stunting.

​"Remaja putri sangat diimbau untuk rutin meminum tablet tambah darah guna mencegah anemia. Hal ini penting karena ibu yang anemia berisiko tinggi melahirkan anak yang stunting," tuturnya.

Untuk memperkuat langkah di lapangan, Maria membeberkan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan payung hukum yang ketat guna menekan angka pernikahan dini yang kerap menjadi akar persoalan stunting.