WARTABANJAR.COM, RIYADH – Eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada penutupan sejumlah wilayah udara dilaporkan membuat sedikitnya 58.000 jemaah umrah asal Indonesia tertahan di berbagai bandara transit maupun wilayah Arab Saudi.

Informasi yang beredar menyebutkan ribuan jemaah mengalami penundaan penerbangan akibat pembatasan operasional ruang udara di kawasan Timur Tengah. Situasi ini memicu kekhawatiran keluarga jemaah di Tanah Air.

DPR Minta Mitigasi Cepat dan Terukur

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui KBRI serta kementerian terkait untuk segera mengambil langkah mitigasi cepat.

Ia meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jemaah terdampak, penyediaan akomodasi yang layak, serta penyusunan skema pemulangan yang aman dan terkoordinasi.

Menurutnya, negara wajib hadir memastikan keselamatan warga negara Indonesia, termasuk menjamin ketersediaan logistik dan informasi resmi satu pintu agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.

Perlindungan WNI Tak Boleh Dikompromikan

Pernyataan senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Selly Andriany Gantina. Ia menegaskan bahwa perlindungan maksimal terhadap seluruh WNI merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan tanpa pengecualian.

Selly meminta pemerintah tidak berhenti pada imbauan administratif semata, melainkan menyusun skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu bagi puluhan ribu jemaah yang terdampak.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi masih memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait langkah lanjutan.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur_muhammad