WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kembali dihadapkan pada agenda strategis nasional. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar pemerintah pusat, tiga isu utama menjadi perhatian serius: pengendalian inflasi daerah, percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, serta evaluasi Program 3 Juta Rumah.

Rakor tersebut diikuti secara daring oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut dari Ruang Rapat Barakat, Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pusat benar-benar diimplementasikan secara konkret di daerah.

Inflasi Harus Dikendalikan dengan Aksi Nyata

Dalam arahannya, pemerintah pusat menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh hanya berfokus pada laporan administratif. Intervensi nyata seperti operasi pasar, pemantauan harga, serta pengawasan distribusi bahan pokok harus dilakukan secara konsisten dan terukur.

Daerah juga diminta lebih responsif terhadap potensi lonjakan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pengendalian inflasi tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan berkelanjutan.

Sertifikasi Halal UMKM Dipercepat

Selain isu inflasi, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM juga menjadi prioritas nasional. Pemerintah pusat mendorong daerah aktif memfasilitasi pelaku usaha agar segera memperoleh sertifikat halal.

Langkah ini dianggap penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.

Target Hunian Layak Jadi Evaluasi Serius

Di sektor perumahan, evaluasi Program 3 Juta Rumah menyoroti kesiapan lahan dan kompleksitas perizinan di daerah. Pemerintah pusat meminta percepatan penyelesaian hambatan administratif agar target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat tercapai tepat waktu.

Pemkab Tanah Laut menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ekosistem produk halal, serta mempercepat realisasi hunian layak bagi masyarakat.(Wartabanjar.com/Gazali)

editor: nur_muhammad