Selain aspek gizi dan pemberdayaan, Menteri PPPA menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi pekerja perempuan.
“SPPG harus dikelola dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak, sehingga Program MBG tidak hanya melindungi penerima manfaat, tetapi juga menjamin rasa aman dan martabat para pekerjanya,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat Program MBG. Menurutnya, perbedaan data antar kementerian dan lembaga, seperti BKKBN dan Kementerian Kesehatan, harus segera diselesaikan agar program berjalan efektif dan akuntabel.
“Data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan diselaraskan oleh tim pelaksana. Ke depan, kita juga akan mengukur perkembangan anak sebelum dan setelah mengonsumsi MBG, baik dari sisi fisik maupun pertumbuhan jangka panjang,” jelas Zulkifli Hasan.
Menko Pangan menambahkan, selama bulan Ramadan, Program MBG tetap berjalan. Layanan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap diberikan seperti biasa, sementara untuk anak sekolah dilakukan penyesuaian waktu dan jenis makanan. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar