WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini memprioritaskan pendataan dampak banjir terhadap sektor pertanian dan permukiman warga sebagai dasar penanganan pasca bencana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mengatakan pendataan dilakukan karena banjir masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan bantuan ke Pemerintah Pusat.

“Kami minta datanya dulu karena kejadian masih berlangsung. Pasca banjir, kita akan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat, khususnya terkait sektor pertanian,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).

Ia menyebutkan mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar berprofesi sebagai petani.

Jika dalam waktu lama mereka tidak bisa berproduksi, dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.

“Kalau dua bulan tidak bisa berusaha, tidak ada yang diusahakan, kami khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perut lapar ini bisa macam-macam, makanya stabilitas itu harus kita jaga,” katanya.

Terkait kajian dampak banjir, Yudi mengungkapkan sebelumnya Kementerian Sosial telah melakukan kunjungan dan menyampaikan hasil pengamatan yang kini diteruskan ke Bappeda Kabupaten Banjar sebagai bahan evaluasi.

BACA JUGA: DISAMBUT TERIAKAN HISTERIS! Kedatangan Wapres Gibran di Balangan Bikin Warga Tumpah ke Jalan

“Kami ingin dampak banjir ini jangan terlalu besar lagi. Kalau banjirnya mungkin tetap ada karena kondisi alam, tapi dampaknya harus kita minimalisir,” ujarnya.

Pemkab Banjar juga menyambut baik program bantuan dari Pemerintah Pusat, namun pelaksanaannya menunggu tahapan pasca bencana serta petunjuk teknis (Juknis) yang jelas.

“Kami menunggu juknis, termasuk klasifikasi bangunan rusak ringan, sedang, atau berat. Semua harus diverifikasi agar bantuan tepat sasaran,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)

Editor: Yayu