“Tanahnya lama dibiarkan tanpa patok. Saat dipatok kembali, ternyata tidak cocok dengan data yang ada,” ungkapnya.
Melihat pola masalah tersebut, ATR/BPN Banjarbaru mendorong masyarakat untuk lebih proaktif melakukan penataan dan penegasan batas tanah sebagai langkah pencegahan konflik di kemudian hari.
Berdasarkan data pengaduan, wilayah dengan tingkat konflik pertanahan tertinggi di Banjarbaru berada di Kecamatan Landasan Ulin.
Di sisi lain, Suhaimi menilai kesadaran masyarakat Banjarbaru terhadap keamanan aset tanah menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat warga untuk mengalihmedia sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik.
“Sepanjang 2025, kami telah menerbitkan 4.720 sertifikat elektronik. Kesadaran masyarakat cukup tinggi karena Banjarbaru merupakan ibu kota provinsi, sehingga warga ingin kepastian dan keamanan hukum atas tanahnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sertifikat elektronik memberikan perlindungan lebih kuat karena seluruh data tersimpan dalam bank data nasional dan dilengkapi sistem koordinat yang akurat.
“Jika sudah elektronik, datanya terekam dengan baik. Kemungkinan tumpang tindih sangat kecil,” tegasnya.(wartabanjar.com/Ikhsan)
editor: nur_muhammad