WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kabar kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2026 belum bisa dipastikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah belum akan mengambil keputusan dalam waktu dekat karena masih menunggu perkembangan kondisi ekonomi dan penerimaan negara.
Menurut Purbaya, kebijakan penyesuaian gaji aparatur sipil negara diperlakukan sama seperti kebijakan belanja negara lainnya. Artinya, keputusan baru dapat diambil setelah pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai arah perekonomian dan kekuatan fiskal nasional.
“Saya masih menunggu setidaknya satu kuartal ke depan untuk melihat bagaimana arah ekonomi kita sebenarnya, agar lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bagaimana tren penerimaan negara bergerak serta sejauh mana stabilitas ekonomi dapat menopang kebijakan belanja tambahan. Pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan kebijakan tanpa dasar fiskal yang kuat.
Setelah proses evaluasi selesai, barulah pemerintah membuka pembahasan lanjutan terkait berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji PNS yang berpotensi menambah beban belanja negara.
Pernyataan Menkeu ini sekaligus merespons spekulasi publik yang muncul usai pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kementerian Keuangan pada Senin (29/12/2025).
Rini menjelaskan, pertemuan tersebut lebih menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan lintas kementerian untuk mendukung program prioritas nasional. Dalam diskusi tersebut, isu kebijakan gaji aparatur sipil negara memang sempat dibahas, namun belum masuk ke tahap teknis.
