WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah buka suara soal laporan TNI yang sampai berutang demi pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera.
Ia mengatakan persoalan itu terjadi karena koordinasi pengajuan anggaran ke pemerintah pusat tidak berjalan cepat sesuai kebutuhan di lapangan.
Said menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector harusnya lebih cepat mengajukan permohonan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, dengan respons anggaran cepat dari BNPB, TNI tidak perlu memanfaatkan dana swadaya dan utang dalam penanganan infrastruktur darurat.
Dalam pernyataannya, Said menyebut alokasi anggaran negara pada 2025 masih tersedia dan bisa dipakai untuk penanganan bencana sesuai kebutuhan.
Ia berharap mekanisme pengajuan dan pencairan dana bisa lebih effisien sehingga bantuan cepat tiba untuk masyarakat terdampak bencana.
Laporan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut sebagian pembangunan masih mengandalkan swadaya TNI sementara anggaran resmi lambat.
Maruli mengakui jembatan Bailey dan material lain sempat dibeli secara bertahap, bahkan sebagian masih berstatus utang kepada pemasok.
Said menegaskan DPR mendukung langkah pemerintah mempercepat penanganan bencana, termasuk pembelian dan pemasangan jembatan darurat di wilayah terpencil.
Publik kini menunggu perbaikan koordinasi antara BNPB, Kemenkeu, dan TNI agar respons kebencanaan lebih cepat tanpa beban prosedur rumit. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)