Jika akar persoalan biaya mahal ini tidak segera dibenahi, maka ancaman korupsi di tingkat pemerintahan daerah diprediksi akan terus berulang terlepas dari seberapa sering KPK melakukan penindakan.
DPR mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik dan penyelenggara pemilu, untuk merumuskan formula baru dalam sistem demokrasi yang lebih murah dan berintegritas.
Pendidikan politik bagi masyarakat juga dinilai krusial agar tidak terjebak dalam praktik politik uang yang justru menjadi beban bagi pembangunan daerah di masa kepemimpinan selanjutnya.
Maraknya OTT KPK ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan parlemen untuk segera melakukan reformasi politik secara menyeluruh. Tujuannya agar ke depannya kepala daerah yang terpilih benar-benar fokus pada pengabdian masyarakat tanpa harus terbebani oleh utang budi politik maupun finansial yang berujung pada kasus hukum. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
