WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa (9/12/2025) di Hotel Sultan, Jakarta, memutuskan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU hingga Muktamar berikutnya pada 2026.

Rais Syuriah PBNU, M Nuh, menyampaikan penetapan ini secara resmi.

“Penetapan Penjabat (Pj) ketua umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar M Nuh, pimpinan rapat pleno.

Sebelumnya, Zulfa menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Dengan penunjukan ini, ia akan memimpin PBNU sebagai Pj Ketum dan menjalankan tugas-tugas organisasi hingga Muktamar PBNU digelar tahun depan.

“Beliau akan memimpin PBNU sebagai Pj Ketum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026,” jelas M Nuh.

Selain itu, seluruh peserta rapat pleno menerima risalah hasil rapat harian Syuriah PBNU yang digelar pada 20 November 2025.

“Alhamdulillah seluruh rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang telah diputuskan di rapat harian Syuriah yang lalu. Penerimaan yang baik ini pun juga sama yang diterima oleh PWNU di daerah,” pungkasnya.

Namun, penunjukan ini memicu penolakan dari Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Ia menegaskan posisinya hingga kini masih sebagai Ketua Umum PBNU, berdasarkan hasil Muktamar ke-34 tahun 2021. Menurutnya, keputusan rapat pleno PBNU pada 9 Desember 2025 tidak sah.

“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pleno tidak bisa digelar hanya oleh Syuriyah, tetapi harus melibatkan jajaran Tanfidziyah.

“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena pleno harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” jelas Gus Yahya.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur_muhammad