WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Meski angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan menurun tajam sepanjang 2025, resiko penularan di Kota Banjarmasin masih menjadi sorotan utama. 

Kota Seribu Sungai itu kembali mencatat posisi tertinggi kasus DBD bersama Kabupaten Banjar, sehingga ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan uji percontohan vaksin DBD nasional.

Pada 2024, Kalsel melaporkan 3.236 kasus DBD dengan 16 kematian.

Tahun ini, hingga 10 November 2025, jumlahnya turun drastis menjadi 460 kasus dengan satu kematian, namun penurunan tersebut belum sepenuhnya mengurangi beban wilayah dengan risiko penularan tinggi.

Situasi itu mendorong pemerintah pusat memilih Banjarmasin sebagai salah satu dari tiga kota penerima vaksin hibah bersama Jakarta dan Palembang.

Sebanyak 7.500 siswa kelas 3 dan 4 SD akan menerima vaksin mulai Januari 2026, dari total sekitar 30 ribu dosis yang dialokasikan.

Ketua Tim Dokter Anak Kalsel untuk vaksin dengue, Prof. dr. Edi Hartoyo, menegaskan program ini menjadi langkah penting untuk menguji efektivitas vaksin pada daerah endemis.

“Beberapa negara ASEAN sudah memulai fase satu. Provinsi tetangga, Kaltim juga sudah menggunakan, tetapi mereka beli mandiri,” ujar Prof. Edi di Kantor Dinkes Kalsel, Banjarmasin, Jumat (21/11/2025).

Ia menyebut biaya vaksin di luar program hibah masih tergolong tinggi.

“Biayanya sekitar Rp1,2 juta per orang di praktik saya,” ucapnya.

Vaksin diberikan dalam dua dosis, yaitu pada Januari 2026 dan tiga bulan setelahnya.

Efektivitasnya diperkirakan mencapai 80 persen dalam mencegah infeksi, dan 85 persen dalam mencegah gejala berat, dengan pemantauan hingga tiga tahun.

BACA JUGA: DETIK-DETIK Jurnalis Amerika-Lebanon Rebut Al-quran yang Hendak Dibakar Kandidat Senat AS Jake Lang

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Diauddin, menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal teknis pelaksanaan vaksinasi, tetapi juga penerimaan masyarakat.

“Setiap program baru selalu butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Tidak ada paksaan dalam vaksinasi ini,” kata Diauddin.

Ia optimistis, antusiasme publik akan tinggi, terlebih vaksin telah memperoleh sertifikasi halal dan terbukti mampu menekan risiko DBD.