WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Ir. Miftahul Chair, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kemendagri RI di Aula Setda Provinsi Kalsel, Senin (17/11/2025) pagi.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Ir. Miftahul Chair menegaskan inflasi Kalsel saat ini berada di angka 3,11 persen.
Dalam rakor yang berlangsung daring tersebut juga membahas perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tiap daerah, termasuk kebutuhan penyediaan protein, karbohidrat, buah, dan sayur.
Selain itu, rapat juga menyoroti pengendalian pasokan dan harga beras, serta rumah gizi.
Tercatat sebanyak 16.325 kegiatan pemantauan telah dilakukan, disertai 722 teguran, 1.558 distributor yang terlibat, serta adanya 10 wilayah yang harga beras medium dan premiumnya masih berada di atas HET pada minggu kedua November 2025.
“Program MBG akan meningkatkan permintaan telur dan perlu diantisipasi ketersediaannya. Kalimantan Selatan menghadapi tantangan inflasi yang perlu diatasi dengan operasi pasar dan antisipasi terhadap lonjakan permintaan di bulan Desember,” ungkap Miftahul Chair di meja kerjanya.
Kemudian untuk realisasi penyaluran beras SPHP di Kalsel hingga hari ini mencapai 67.650 ton.
Sementara Program 5 Juta Rumah disebut terkendala masalah lahan, terutama di kota besar seperti Banjarmasin.
BACA JUGA: Perkelahian Dekat Kantor Pegadaian Rantau, Pelaku Tebas Korban di Kepala