WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, kuota haji untuk RI disepakati 221.000 jamaah.

"Kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah, semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah," kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam keterangan pers, Selasa (11/11).

MoU tersebut menyepakati penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, diteken kedua belah pihak.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, kesepakatan ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan.

Gus Irfan mengatakan, selain soal kuota, ia dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, berbicara banyak hal untuk persiapan haji 2026.

"Banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitho’ah kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan," ucapnya.

Lebih lanjut Gus Irfan mengatakan, hal yang membahagiakan adalah keberhasilan atau kesuksesan haji Indonesia menjadi cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Kemenhaj.

"Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026," kata dia.

Dalam pertemuan itu pelaksanaan haji juga masuk dalam pembahasan. Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jamaah sebagai syarat mutlak keberangkatan.

"Kami akan memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar kesehatan," ucapnya.

Kemenhaj RI dan Kemenhaj Arab Saudi sepakat agar pembayaran dam (denda) di Arab Saudi dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Adapun terkait data, kedua negara menegaskan pentingnya validitas dan integrasi data jamaah, meliputi kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi guna memperlancar operasional haji.

Sejumlah syarikah asal Saudi juga telah membuka kantor di Indonesia untuk memperkuat koordinasi.