WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukkan komitmen penuh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (TLRHP) bersama seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, Kamis (25/9/2025).

Acara berlangsung di Aula BPK Perwakilan Kalsel dan dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalsel.

Dalam paparannya, Andriyanto menegaskan pentingnya penyelesaian rekomendasi BPK untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan data Sistem Monitoring Tindak Lanjut (SMART) per 18 September 2025, terdapat 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan pada 14 pemerintah daerah di Kalsel, dengan rincian:

Sesuai: 12.050 (82,73%)

Belum Sesuai: 2.005 (13,76%)

Belum Ditindaklanjuti: 77 (0,53%)

Tidak Dapat Ditindaklanjuti: 434 (2,98%)

Secara rata-rata, capaian penyelesaian tindak lanjut di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 85,7%. Meski tinggi, BPK menegaskan masih ada sejumlah kendala yang harus dituntaskan bersama.

Komitmen Pemkab Banjar

Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur, menegaskan penandatanganan komitmen ini adalah langkah strategis untuk memperkuat integritas pemerintahan daerah.

“Setiap rekomendasi BPK menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ucap Saidi.

Ia berharap, dengan semangat kebersamaan, tindak lanjut rekomendasi dapat berjalan efektif sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Banjar.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Banjar H. Irwan Bora, Inspektur HM Riza Dauly, serta Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini.(wartabanjar.com/banjarkab.go.id)

editor: nur muhammad