Namun, BPJN mengakui perbaikan tersebut hanya bersifat sementara karena kondisi tanah dasar yang terus mengalami penurunan.
Sebagai solusi jangka panjang, BPJN Kalsel telah menyusun desain perbaikan permanen berupa penggantian material timbunan dengan mortar busa yang lebih stabil, disertai pengaspalan ulang.
Namun, kebutuhan biaya untuk perbaikan permanen tersebut belum teralokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2025.
“Untuk sementara, Satker/PPK terkait akan segera melaksanakan patching dan holding kembali. Penanganan permanen membutuhkan biaya besar dan menunggu alokasi anggaran di tahun berikutnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyip menegaskan bahwa ruas Margasari merupakan jalan nasional yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, meski begitu pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan BPJN agar langkah perbaikan segera berjalan.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Walaupun bukan kewenangan provinsi, kami akan terus berkomunikasi dengan BPJN agar ada langkah cepat di lapangan,” ujar Yasin.
Kerusakan oprit jembatan Margasari bukan karena pembiaran, melainkan akibat kondisi tanah yang labil serta keterbatasan alokasi anggaran perbaikan permanen. (Wartabanjar.com/rls)
Editor: Yayu