Beberapa bulan kemudian, PD AUS diketahui memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total pagu miliaran rupiah. Gapensi sempat mengikuti tender, namun lelang dibatalkan karena ada item “sondir” yang disebut tertinggal. Setelah diulang, PD AUS memenangkan seluruh paket dengan penawaran lebih tinggi.
“Padahal sondir biasanya ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Ini membuat kami curiga prosesnya tidak fair,” jelas Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
Gapensi juga kecewa karena tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan, yang masih menggunakan e-catalog versi 5 antara Maret–Juli 2025, juga diberikan kepada kontraktor luar.
“Alasannya karena nilai proyek besar dan harus dipercepat, tapi tetap saja tidak melibatkan kontraktor lokal,” sesal Agus.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Disperkim sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Batola, H Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi akibat transisi ke e-catalog versi 6 yang sempat terkendala teknis.
“Alhamdulillah kendala sudah diatasi. Dalam sepekan ke depan, akan ditayangkan 21 paket proyek di e-catalog versi 6,” ungkapnya.
Akhdiyat menambahkan bahwa sistem zonasi dalam e-catalog 6 akan lebih menguntungkan pengusaha lokal, karena hanya kontraktor dalam zona Batola yang dapat diundang.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan menjembatani permintaan audiensi Gapensi dengan kepala daerah.
“Kalau memang perlu pertemuan dengan Bupati dan Sekdakab, kami siap memfasilitasi. Surat dari Gapensi sudah masuk, hanya belum ditindaklanjuti,” tegasnya.