WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Kualitas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog disebut sering dikeluhkan konsumen.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, keluhan tersebut dikarenakan kadar air beras SPHP dinilai kurang bagus.
Alasan lainnya, yaitu dari penampakannya dan baunya.
Ia mengatakan dalam konferensi pers Menjamin Hak Publik atas Beras Berkualitas dan Terjangkau di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (3/9/2025), pemerintah sebenarnya sudah mengumumkan bahwa beras SPHP yang kualitasnya buruk bisa dikembalikan.
“Namun, Ombudsman menilai mekanisme pengembalian beras SPHP cenderung rumit bagi konsumen,” katanya, dikutip Kamis (4/9/2025) dari berbagai sumber.
Selain itu, Ombudsman juga mengkritik penyaluran beras SPHP yang tidak masif.
Realisasi penyaluran SPHP saat ini baru sebanyak 302 ribu ton atau 20 persen dari target sebesar 1,5 juta ton tahun ini.
Ia merinci, realisasi SPHP dari Januari sampai 7 Februari 2025 sebanyak 180 ribu ton, sedangkan realisasi dari 8 Juli 2025 hingga 1 September 2025 sebanyak 122 ribu ton.
Ini berarti, rata-rata penyaluran SPHP hanya 2.392 ton per hari pada periode tersebut.
Dengan kata lain, imbuhnya, kemampuan mengguyur pasar baru mencapai 2,75 persen dari kebutuhan harian sekitar 86.700 ton.
