WARTABANJAR.COM, NEW YORK – Dunia internasional kembali menyorot Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar investigasi menyeluruh, transparan, dan independen atas gelombang aksi protes yang berujung tragedi hingga menewaskan sedikitnya tujuh orang. Juru Bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menyatakan pihaknya memantau ketat perkembangan situasi di berbagai daerah Indonesia sejak pecahnya unjuk rasa nasional menolak tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, serta dugaan tindakan represif aparat. “Kami mengikuti dengan dekat kekerasan yang terjadi di Indonesia. Diperlukan penyelidikan segera dan transparan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat,” tegas Shamdasani dalam keterangan di Jenewa, dikutip AFP, Selasa (2/9/2025). BACA JUGA:FAKTA TRAGIS! Jet Tempur F-16 Polandia Jatuh Saat Latihan Radom Air Show, Pilot Tewas dan Acara Dibatalkan Sorotan pada Aparat Keamanan PBB menegaskan bahwa seluruh aparat, termasuk militer yang dikerahkan untuk penegakan hukum, wajib menjunjung prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sesuai standar internasional. Shamdasani juga mengingatkan pentingnya kebebasan pers dalam meliput peristiwa di lapangan tanpa intimidasi. “Hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi harus dijaga, sementara ketertiban umum tetap dipelihara dengan cara yang sesuai hukum dan standar internasional,” ujarnya. Pemicu Kerusuhan Gelombang demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah beredar rekaman kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu menyulut kemarahan publik dan memperluas protes ke berbagai kota besar. Kerusuhan ini pun tercatat sebagai salah satu aksi unjuk rasa terbesar dan paling berdarah sejak Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik kurang dari setahun lalu. PBB Tekankan Dialog Shamdasani menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya dialog sebagai kunci untuk meredakan ketegangan politik dan menjawab keresahan masyarakat. “Kami menekankan pentingnya dialog untuk merespons aspirasi publik,” ujarnya.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad