WARTABANJAR.COM – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi sinyal kuat bahwa praktik kotor masih bercokol di kementerian yang seharusnya melindungi buruh. OTT ini dilakukan di Jakarta, lalu berlanjut dengan penggeledahan di sejumlah lokasi hingga Kamis (21/8) dini hari.
Noel diduga terlibat dalam pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikat ini bukan sekadar formalitas. Tanpa dokumen itu, perusahaan bisa terhambat operasinya, dan lebih buruk lagi, pekerja tidak punya jaminan standar keselamatan kerja. Maka ketika proses pengurusannya disusupi praktik pemerasan, yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tapi juga pekerja yang setiap hari bertaruh nyawa di lapangan.
Ironi muncul ketika melihat siapa yang terjaring. Noel dikenal sebagai aktivis yang vokal, sering bicara soal keadilan sosial dan perlawanan terhadap korupsi. Kini justru dia diduga ikut bermain dalam skema gelap yang selama ini ia kritik. Lebih menyakitkan lagi, uang hasil dugaan pemerasan itu tidak kembali pada rakyat, melainkan menjelma menjadi barang-barang mewah, mulai dari mobil hingga dua unit motor Ducati. Motor kelas premium ini di Indonesia bisa bernilai antara Rp700 juta hingga lebih dari Rp1 miliar per unit, tergantung tipe. Artinya, hanya dari dua motor saja nilainya sudah mendekati Rp2 miliar.
Publik wajar kecewa. Bagaimana bisa pejabat negara hidup bergelimang kemewahan, sementara buruh masih berjuang dengan upah pas-pasan, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang rawan bahaya? Kontras ini memperlihatkan betapa jauhnya pejabat dari realita rakyat yang mereka wakili.
Kasus Noel bukan sekadar cerita individu yang jatuh karena godaan uang. Ini membuka wajah bobroknya birokrasi. Ketika layanan publik dijadikan ajang tawar-menawar, ketika jabatannya dijadikan mesin pungli, maka kepercayaan rakyat semakin tergerus.
Kalau pemerintah benar-benar serius dengan jargon antikorupsi, kasus ini seharusnya tidak berhenti pada Noel saja. Harus ada pembenahan menyeluruh di Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan di seluruh lembaga negara yang masih rawan jadi sarang praktik serupa.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh pejabat yang lihai berpidato soal integritas. Rakyat hanya ingin satu hal sederhana seperti pelayanan publik yang bersih, adil, dan tidak lagi jadi lahan mencari untung bagi segelintir orang.(vri/berbagai sumber)