Ia menyarankan agar pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya melibatkan kontraktor dan pemerintah, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat secara aktif sejak tahap awal.
BACA JUGA: BREAKING NEWS: Polres HST Grebek Sindikat Oplosan Beras Subsidi SPHP, 1 Ton Disita Polisi
“Perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan transparan adalah kunci agar pembangunan tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, Dr. Akbar merekomendasikan agar setiap proyek infrastruktur didahului oleh studi sosial-ekonomi dan lingkungan yang menyeluruh.
Selain itu, mekanisme pencegahan dan kompensasi bagi warga terdampak harus disiapkan dengan matang, termasuk evaluasi lintas sektor secara berkala.
”Dengan begitu, solusi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga mampu menjawab kebutuhan jangka panjang,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor: Yayu