Ridwan juga mendesak agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait tidak hanya mengejar keuntungan dalam pengadaan perlengkapan Paskibraka. Bahkan ia meminta agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Kami berharap pihak penegak hukum segera turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran Paskibraka tahun 2025 ini,” pungkasnya.
Kasus sepatu robek ini menambah deretan kontroversi pengadaan barang pemerintah daerah yang kerap menuai tanda tanya besar soal transparansi dan kualitas.(Wartabanjar.com/voktis.id/berbagai sumber)
editor: nur muhammad