FKP mengacu pada amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan kualitas layanan.
Catatan Penting dari BPBD
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, terutama berkaitan dengan penanganan warga terdampak bencana.
“Kami menyoroti pentingnya data yang akurat, layanan psikososial yang terstruktur, serta koordinasi distribusi bantuan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menyatukan persepsi,” ungkapnya.
FKP berlangsung aktif dan terbuka. Peserta forum menyampaikan berbagai pandangan, kritik membangun, hingga rekomendasi indikator layanan. Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam konteks pelayanan sosial saat kondisi darurat maupun non-darurat.
Dengan pelibatan langsung lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap pelayanan publik, khususnya dari Dinas Sosial, bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Wartabanjar.com/Alfi)
editor: nur muhammad
