Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan tambahan penugasan kepada Bulog dilakukan seiring kondisi produksi beras nasional yang terus meningkat tanpa gangguan cuaca ekstrem. Cadangan beras yang sebelumnya di Inpres 3 juta ton, katanya, perlu dinaikkan menjadi 4 juta ton. "Tujuannya agar harga gabahnya tidak turun lagi," ujar pria yang akrab disapa Zulhas inidi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025), dikutip Jumat (18/7/2025). Ia mengatakan, musim panen tahun ini berjalan baik berkat curah hujan yang stabil, sehingga produksi nasional diperkirakan surplus sepanjang tahun. Hal itu mendorong perlunya peningkatan cadangan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, membenarkan adanya usulan untuk merevisi Inpres 6/2025 guna menambahkan volume penyerapan yang sebelumnya ditetapkan 3 juta ton menjadi 4 juta ton tersebut. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dan telah mendapat persetujuan dari Menko Zulhas. BACA JUGA: Jembatan di Tanah Bumbu Tanpa Pagar, Warga Waswas, Pernah Ada Kendaraan Terjun ke Sungai "Jadi, penugasan pertama sesuai dengan Inpres 6/2025 itu 3 juta ton sampai akhir tahun. Atas usul Menteri Pertanian, boleh enggak ditambah 1 atau 1,5 juta (ton). Nah, tadi Pak Menko (Zulhas) menyetujui penambahan 1 juta (ton)," kata Arief. Ia menambahkan, setelah inpres diperbarui, Bapanas akan memberikan surat penugasan resmi kepada Bulog untuk menyerap tambahan 1 juta ton tersebut. Diperlukan Alokasi Anggaran Baru Dengan harga acuan sekitar Rp12 ribu per kilogram (kg), tambahan itu otomatis akan memerlukan alokasi anggaran baru. "Ya otomatis (perlu dana tambahan baru), 1 juta (ton) kali aja berapa sekarang harga beras, Rp12 ribu," ucapnya. Terkait ketersediaan gudang, Arief menilai tidak menjadi kendala karena saat ini stok pemerintah tengah digulirkan lewat berbagai skema intervensi. Ia menyebut beras adalah komoditas yang harus terus berputar agar kualitas tetap terjaga. "Beras harus dynamic stock, turnover-nya harus dijaga," ujarnya. Saat ini, Bapanas telah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun dengan dukungan dana Rp1,3 triliun. Di luar itu, ada pula program bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mencakup 360 ribu ton beras selama dua bulan dengan total anggaran mencapai Rp5 triliun. Arief juga mengungkapkan ke depan distribusi SPHP akan diperluas melalui jaringan ritel milik pemerintah dan BUMN, termasuk PT Pos Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food, hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. "Besok kalau nemu barang SPHP di PT Pos boleh enggak? Boleh. Mau nemu SPHP misalnya di RNI (ID Food) boleh enggak? Di RPK (Rumah Pangan Kita)-nya Bulog boleh enggak? Ya, itu semua nanti akan disiapin," sebutnya. (berbagai sumber)