Situasi serupa juga dialami sekolah swasta.
SMP IT Al-Khair menerima 67 dari 128 kuota, sementara SMP Islam Al-Muhajirin hanya mendapatkan 20 siswa dari 32 kuota.
Humaidi menyebut, sedikitnya jumlah pendaftar disebabkan oleh faktor demografis dan pilihan masyarakat.
“Jumlah penduduk usia SMP memang relatif sedikit, dan sebagian besar masyarakat lebih memilih Madrasah Tsanawiyah (MTs) karena tidak ada pembatasan jumlah siswa per kelas seperti di SMP yang maksimal 32 siswa per kelas,” terangnya.
BACA JUGA: Berkobar di Siang Bolong! 2 Rumah Ludes Terbakar di Katingan Tengah, Warga Panik Selamatkan Harta
Menghadapi tantangan ini, Dinas Pendidikan telah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya menyelenggarakan kegiatan seperti O2SN dan FLS2N yang hanya tersedia di sekolah negeri, pemberian seragam gratis, beasiswa, hingga pembebasan biaya bulanan dan buku pelajaran.
“Di SMP negeri tidak ada iuran bulanan, buku pelajaran tidak wajib dibeli, seragam kami sediakan, dan beasiswa juga kami berikan. Ini semua agar masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke SMP negeri,” ujar Humaidi.
Untuk sekolah swasta, teknis pelaksanaan SPMB diserahkan kepada masing-masing lembaga, namun mereka tetap melaporkan jumlah pendaftar ke Dinas Pendidikan sebagai bagian dari pendataan wilayah.
Dengan dinamika penerimaan yang belum merata, Dinas Pendidikan HST berharap kerja sama semua pihak, terutama sekolah dan orang tua dapat mendorong peningkatan minat belajar di sekolah negeri serta pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Banua Murakata. (Adew)
Editor: Yayu
