225 Siswa Kurang Mampu Jadi Angkatan Pertama Sekolah Rakyat di Kalsel
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM,BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah merealisasikan program Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kelompok masyarakat kurang mampu.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalsel telah menerima 225 siswa dari jenjang SMP dan SMA yang dipersiapkan untuk menjadi angkatan pertama sekolah ini.
"Untuk Proses perekrutan siswa itu berasal dari data Kementerian Sosial, lengkap dengan foto rumah, data penghasilan keluarga, dan wawancara dengan orang tua atau wali. Mereka juga harus menyatakan kesediaan tinggal di asrama," ucap Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai saat dikonfirmasi wartabanjar, Kamis (26/6/2025) siang.
Baca Juga
Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Kabupaten Tanah Laut Selama 3 Hari
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan pendidikan lengkap dan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan penghasilan terendah.
"Targetnya adalah masyarakat di kelompok Desil 1 (keluarga dengan penghasilan di bawah Rp800 ribu) dan Desil 2 (keluarga dengan penghasilan Rp800 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan). Program ini juga menyasar anak-anak fakir miskin, terlantar, dan gelandangan," tambah Gusti Yanuar.
Tak hanya itu, Sekolah Rakyat nantinya akan dilengkapi dengan asrama, aula, sarana olahraga, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya di atas lahan lebih dari 5 hektar.
"Untuk lokasi permanennya, Pemprov Kalsel telah mengusulkan lahan seluas 8 hektar di dekat RS Sambang Lihum dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Pembangunan direncanakan dimulai akhir tahun ini dan ditargetkan selesai akhir 2026, bersamaan dengan penerimaan gelombang siswa berikutnya," beber Gusti Yanuar.
Sambil menunggu pembangunan selesai, Ia mengatakan bahwa dua lokasi sementara telah disiapkan sebagai tempat kegiatan belajar.
"Sebanyak 125 siswa akan belajar di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Jalan Trikora, sementara 100 lainnya di Sentra Budi Luhur, Jalan A. Yani," ungkap Gusti Yanuar.
Selain tingkat provinsi, ia juga menyampaikan sejumlah kabupaten/kota juga telah mengajukan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah mereka.
"Seperti Kabupaten Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Banjar, Tapin, hingga Banjarbaru, yang lain mungkin menyusul," pungkas Gusti Yanuar. (IKhsan)
Editor Restu