WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Aksi brutal penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, memantik keprihatinan banyak pihak. Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/3/2025).

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.