WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Sejumlah pimpinan organisasi pers di Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) bukanlah tempat bagi orang-orang yang sekadar ingin mengisi waktu atau mencari jabatan, tetapi harus diisi oleh individu yang benar-benar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia penyiaran.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie, menekankan bahwa KPID memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membangun industri penyiaran di daerah.
Baca juga:Terselenggara Sukses dan Lancar, Ketua PWI Kalsel Serahkan Laporan Pelaksanaan HPN 2025 ke Pemprov
“KPID bukan sekadar formalitas, tetapi lembaga yang membutuhkan orang-orang yang memahami betul dunia penyiaran, regulasi, serta tantangan industri media saat ini,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalsel, Dina Qomariah, mengatakan bahwa tantangan penyiaran di era digital menuntut KPID diisi oleh individu yang mengerti industri ini secara teknis maupun regulatif.
“Jika komisioner yang terpilih tidak memiliki latar belakang penyiaran, bagaimana mereka bisa mengawal kebijakan dan menjaga kualitas siaran? KPID bukan tempat bagi mereka yang sekadar ingin mengisi waktu luang,” tuturnya.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel Milhan Rusli, mengingatkan bahwa selain pengalaman di dunia penyiaran, komisioner KPID juga harus memahami perkembangan media digital.
“Industri penyiaran saat ini tidak bisa dilepaskan dari konvergensi media. Komisioner KPID harus memiliki pemahaman tentang ekosistem digital agar bisa merumuskan kebijakan yang relevan,” tegasnya.
