WARTABANJAR.COM, BATULICIN – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Dirham Zain, mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp1,38 miliar untuk kegiatan sosialisasi bertajuk “Tanah Bumbu Bershalawat”.
Acara digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, pengalokasian dana hibah sebesar itu untuk acara keagamaan dinilai kurang relevan dengan tujuan utama sosialisasi pemilihan.
Baca Juga
E Parkir di Pasar Sudimampir Berlaku Hari ini
Kemudian, Dirham Zain meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Tanbu untuk mengaudit penggunaan dana tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana hibah ini digunakan dengan tepat sasaran. Jika ada indikasi penyalahgunaan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Dirham Zain, dalam rapat yang digelar di lantai 2 Gedung B DPRD Kalimantan Selatan, Selasa (18/2).
Sebelumnya, dalam rapat pada 12 Februari 2025, DPRD Tanbu juga telah meminta KPU memberikan penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan dana hibah sebesar Rp32,4 miliar yang diterima untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.
Ketua KPU Tanbu, Puryadi, menjelaskan sebagian besar anggaran digunakan untuk honorarium dan operasional badan ad hoc, serta kegiatan sosialisasi seperti ‘Tanah Bumbu Bershalawat’.
Namun, DPRD menilai penjelasan tersebut belum cukup detail dan mendesak KPU untuk lebih transparan.
Perbandingan dengan daerah lain juga memperkuat sorotan terhadap KPU Tanbu. Kabupaten Tanah Laut yang menerima dana hibah Rp 31,6 miliar mengembalikan Rp 12,9 miliar, sementara Kabupaten Tabalong dengan anggaran Rp 30 miliar mengembalikan Rp 7 miliar.