WARTABANJAR.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama penasihatnya, Elon Musk, semakin agresif dalam memangkas birokrasi besar-besaran. Langkah ini mengakibatkan lebih dari 9.500 pegawai pemerintah dipecat dari berbagai instansi, mulai dari pengelolaan lahan federal hingga layanan bagi veteran militer. Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terjadi di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Sebagian besar yang terdampak adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan, yaitu mereka yang baru bekerja kurang dari satu tahun dan memiliki perlindungan kerja lebih lemah. Birokrasi Dipangkas, 75.000 Pegawai Mundur Sukarela Sebelumnya, sekitar 75.000 pekerja telah menerima pesangon agar mereka mundur secara sukarela. Jumlah ini setara dengan 3% dari total 2,3 juta pegawai pemerintah AS. Trump beralasan birokrasi terlalu besar dan banyak anggaran yang terbuang sia-sia, terutama karena utang pemerintah AS kini mencapai 36 triliun dolar AS (sekitar Rp566.000 triliun) dengan defisit anggaran 1,8 triliun dolar AS (sekitar Rp28.000 triliun) pada tahun lalu. Ada kesepakatan bipartisan di Kongres bahwa reformasi birokrasi diperlukan, tetapi Partai Demokrat menuding Trump melangkahi wewenang legislatif dalam hal pengeluaran federal. Sementara itu, mayoritas anggota Partai Republik justru mendukung kebijakan ini. Ketegangan di Internal Meningkat Keterlibatan Elon Musk dalam pemangkasan ini disebut memicu ketegangan di dalam pemerintahan. Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan beberapa pejabat lainnya mengaku tak puas dengan kurangnya koordinasi dalam eksekusi kebijakan ini. Selain PHK besar-besaran, Trump dan Musk juga berupaya mencabut perlindungan pegawai negeri sipil, membekukan bantuan luar negeri, serta menutup lembaga pemerintah, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB). Dampak pemangkasan ini sangat terasa Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) serta Institut Kesehatan Nasional (NIH) kehilangan hampir setengah pegawai percobaannya, sementara Dinas Kehutanan AS memberhentikan 3.400 pegawai baru. Dinas Pendapatan Internal (IRS) juga bersiap mengurangi ribuan pegawai, yang dikhawatirkan bakal menghambat pemungutan pajak menjelang batas waktu pelaporan 15 April 2025. Pemadam Kebakaran Musiman Dihentikan Dampak lainnya juga terasa pada layanan publik. Usai kebakaran besar melanda Los Angeles, pemerintah federal menghentikan perekrutan petugas pemadam kebakaran musiman, serta menunda pembersihan hutan dari material yang berisiko memicu kebakaran baru. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Serikat pekerja federal yang mewakili lebih dari 100.000 pegawai pemerintah menilai pemangkasan ini hanya menguntungkan konglomerat dan melemahkan regulasi yang mengawasi sektor industri serta keuangan. Steve Lenkart, Direktur Eksekutif National Federation of Federal Employees, menyebut langkah ini sebagai strategi untuk mengurangi pengaruh pemerintah dalam dunia usaha dan menguntungkan para elite bisnis, termasuk Elon Musk. Namun, beberapa pemecatan akhirnya dibatalkan. Sekitar 1.200 hingga 2.000 pegawai Departemen Energi, termasuk 325 pegawai di Badan Keamanan Nuklir Nasional, sempat dipecat tetapi kemudian ditarik kembali karena urgensi pekerjaan mereka. Sementara itu, serikat pekerja federal telah mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan pemangkasan pegawai lebih lanjut. Tiga hakim federal kini sedang mengkaji apakah tim Musk boleh mengakses sistem pembayaran Departemen Keuangan serta data sensitif dari lembaga kesehatan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan AS. Seorang hakim di New York bahkan memperpanjang perintah penahanan sementara, melarang tim Musk mengakses sistem Departemen Keuangan sejak Sabtu lalu. Keputusan Trump dan Musk dalam memangkas birokrasi ini masih menjadi perdebatan sengit di AS, dengan dampak yang mulai terasa pada berbagai sektor vital negara.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad