“Akan tetapi apabila ini memang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi, kalau Bapak Gubernur memastikan tetap bekerja,” imbuhnya.
Pelaksanaan validasi dan verifikasi di gedung Idham Chalid Banjarbaru ini pun dilakukan dengan bertahap, ini juga disebutkan sebagai simulasi awal, yang mana kelompok kerja (pokja) yang bertugas untuk mengumpulkan hasil verifikasi data tenaga Non ASN.
Disebutkan, data tenaga Non ASN di lingkungan Pemprov Kalsel berkisar 10.000 sampai 11.000 orang, dengan langkah ini untuk memastikan keberadaan, kondisi, personal atau orangnya, termasuk statusnya dalam bekerja.
Ini dilakukan hingga selesai, kali ini sebagai hari pertama diikuti oleh 1.700 tenaga Non ASN, terdiri dari seluruh biro di Setda Prov Kalsel, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan beserta sekolah-sekolah, DLH, DKP, DPKP, Disbunnak, DESDM, Disperind, Bappeda, Bapenda, BPKAD, BKD, BPSDMD, Brida, BPBD, dan Bakesbangpol,
Tantri juga memastikan bahwa tahapan ini tidak ada tenaga Non ASN yang tertinggal, sehingga masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan mengikuti tahapan ini dengan bertahap atau bergiliran.
“Tidak ada yang ditinggal, semua akan divalidasi dan diverifikasi, kita minta semuanya harap bersabar, tunggu kesempatannya, nanti surat akan disampaikan ke seluruh SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalsel,” tutupnya. (MC Kalsel)
Editor Restu