WARTABANJAR.COM – Efisiensi anggaran juga berdampak pada lemabaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Anggaran BMKG yang dipangkas pun sebesar 50,35 persen atau Rp 1,403 triliun. Dari Rp 2,826 triliun dipotong menjadi Rp 1,423 triliun.
Hal ini sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kini, BMKG pun mengajukan permohonan dispensasi anggaran pada Presiden RI Prabowo
Subianto.
Baca Juga
Viral Remaja Diduga Gengster Banjarmasin Diamankan Warga Alalak Tengah
Hal ini diajukan demi mitigasi bencana geo-hidrometeorologi yang tidak terduga.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menyebut pemotongan anggaran ini berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang.
Serta memengaruhi pemeliharaan yang tidak dapat dilakukan pada 2025.
Menurutnya, efisiensi anggaran 2025 membuat banyak alat operasional utama (aloptama) yang terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen.
Observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.
BMKG diketahui memiliki hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seantero Indonesia.
Mayoritas aloptama tersebut saat ini sudah melampaui usia kelayakan.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90
persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin.