“Bahkan, provinsi ini menyuplai beras dan gabah ke Kalimantan Timur serta provinsi lain,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk memperluas swasembada ke sektor lain, seperti perikanan dan produk pangan lainnya.
Untuk mendukung percepatan swasembada, pemerintah sedang mengevaluasi regulasi yang dianggap menghambat distribusi dan produksi pangan. Koordinasi antara pusat dan daerah terus dilakukan agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Kami masih fokus merapikan regulasi yang menghambat. Jika diperlukan, ke depan bisa saja dibentuk Satgas Pangan di setiap provinsi untuk memastikan kebijakan ini berjalan lancar,” jelasnya.
Di momen HPN, Tatang Yuliono juga mengajak insan pers untuk mengawal kebijakan pangan dengan menyajikan informasi yang valid dan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kami ingin diawasi, silakan lihat langsung kondisi di sawah, gudang pupuk, pembelian gabah, hingga impor garam,” kata Tatang.
“Data yang akurat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan,” pungkasnya. (Ramadan)
Editor Restu