WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Tanggal pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota pemenang Pilkada 2024 yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dipastikan. Pelantikan akan digelar serentak pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Nusantara (IKN), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini dihasilkan dalam rapat kerja yang melibatkan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang berlangsung di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
“Pelantikan akan dilakukan serentak di IKN, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki mekanisme khusus sesuai ketentuan hukum,” ujar Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda.
Pelantikan kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2024 tanpa sengketa ini bertujuan mendukung kelancaran transisi pemerintahan di tingkat daerah.
Seperti dikutip di Beritasatu.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengusulkan beberapa opsi jadwal pelantikan. Namun, Komisi II DPR sepakat mempercepat pelantikan untuk daerah tanpa sengketa MK, demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Adapun daerah yang masih menunggu keputusan sengketa hasil pemilihan di MK diperkirakan akan melantik kepala daerah pada Maret atau April 2025.
Pelantikan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah. Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat terkait berharap kepala daerah terpilih dapat segera merealisasikan visi dan misi mereka demi kesejahteraan masyarakat.