WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Rapat Koordinasi (Rakoor) dalam rangka Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI), Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Pemprov Kalsel menghadiri rakor di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Rabu (8/1/2025) siang.
Turut hadir Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Plt. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie.
Baca Juga
Breaking News Kecelakaan di Jalan Brigjen H Hasan Basri, Satu Orang Tewas
Berdasarkan catatan Kemendagri di Kalsel mengenai jumlah total Non ASN sebesar 7.369 tenaga kontrak, adapun yang lolos mengikuti PPPK sekitar 1.493 orang.
Sehingga, selisih yang dihadapi Pemprov Kalsel sebanyak 5.876 tenaga Non ASN.
“Hari ini kita baru saja selesai mengikuti zoom meeting Penataan Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah dan arahan Kemendagri agar supaya tenaga Non ASN dapat diselesaikan,” sampai Gubernur Kalsel, H. Muhidin diwakili Plt. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie seusai rakor.
Dalam hal itu, Pemprov berharap agar tenaga Non ASN dapat mengikuti test PPPK tahap kedua ini sampai tanggal 15 Januari. Sehingga, pengurangan dengan target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
“Tenaga Non ASN dari jumlah total 7.369 sudah kita akomodir di tahap 1 ini sebesar 1.493 dan mudah-mudahan di tahap 2 ini bisa dapat mengurangi jumlah Non ASN kita,” sampai Muhammad Farhanie.