WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Langkah ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut keterlibatan KPK sebagai bentuk upaya peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan haji.
BACA JUGA:Fraksi PAN Dukung Penurunan Biaya Haji 2025, Sudian Noor: Demi Meringankan Beban Jamaah
“Pak Prabowo ingin penyelenggaraan haji lebih baik setiap tahunnya. Dalam salah satu rapat, beliau meminta pendampingan aparat penegak hukum agar semua proses berjalan sesuai aturan dan dapat ditindak jika ada penyimpangan,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Biaya Haji 2025 Turun Rp 4 Juta
Selain itu, Dasco mengapresiasi kinerja Panja Haji DPR, Kemenag, dan Komisi VIII DPR yang berhasil menurunkan biaya haji 2025 sebesar Rp 4 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, biaya haji tahun ini turun, biasanya setiap tahun naik. Ini pencapaian luar biasa di tengah tantangan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar,” jelas Dasco.
BACA JUGA:Tok! DPR dan Kemenag Sepakati Biaya Haji 2025, Lebih Murah Rp4 Juta Dibanding Tahun Lalu
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79, terdiri dari:
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih): Rp 55.431.750,78 (62% dari total biaya).
Nilai Manfaat Pengelolaan Keuangan Haji: Rp 33.978.508,01 (38% dari total biaya).
Sebagai perbandingan, BPIH 2024 sebelumnya mencapai Rp 93.410.286 per jemaah, dengan rincian Bipih Rp 56.046.171,60 dan nilai manfaat Rp 37.364.114,40.