“Kami menyediakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar para korban PHK bisa meningkatkan keterampilan atau mempelajari keahlian baru sesuai kebutuhan pasar,” ungkap Muzalifah, Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Kalsel.
Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja.
Gelombang PHK ini menjadi peringatan bagi Kalsel untuk memperkuat daya serap tenaga kerja melalui investasi di sektor-sektor baru. Selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting agar ketergantungan pada sektor pertambangan bisa diminimalkan.
Peningkatan keterampilan pekerja melalui pelatihan menjadi solusi jangka pendek untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan agar bisa segera kembali ke dunia kerja. Namun, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Kalsel harus bersiap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, demi melindungi masa depan tenaga kerja daerah.
BACA JUGA:Pemerintah Harap Industri Media Tak PHK Karyawannya, Jika Ada Yang Di-PHK, Begini Kata Wamenaker:
Masuk 10 Besar di Indonesia
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sebanyak 1.127 karyawan terkena PHK hingga Desember 2024.
Kadis Transnaker Sultra, Laode Muhammad Ali Haswandy mengatakan angka tersebut menjadikan Sultra masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah PHK terbesar di Indonesia.
Adapun penyumbang terbesar kasus PHK di Sultra adalah sektor pertambangan, terutama dari dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bombana.