Presiden Ceritakan Istana Kepresidenan Hingga Istana Garuda
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, IKN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung keberadaan Istana Kepresidenan di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan zaman Belanda. Dirinya mengungkapkan, Istana Negara Jakarta sempat dihuni pemerintah kolonial pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten.
Sementara Istana Merdeka Jakarta dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge. Serta Istana Kepresidenan Bogor dihuni oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff.
"Jadi bau-bau kolonial selalu saya rasakan. Setiap hari dibayang-bayangi," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan ratusan kepala daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/08/2024).
Baca juga: Polisi Tangkap Obet, Pelaku Penganiayaan Riza Gara-Gara ini
Karena itulah Presiden menginginkan Indonesia memiliki gedung Istana negara hasil produk anak bangsa yakni Istana Garuda di IKN. Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki kemampuan membangun Ibu Kota.
"[IKN] dimulai dari 2021-2022, akan selesai kira-kira 10-15 tahun yang akan datang. Jadi masih sangat panjang," kata Presiden seperti dikutip Wartabanjar.com.
Presiden mengatakan, progres keseluruhan IKN hingga kini kira-kira 20 persen. Kemudian titik-titik pembangunan di kawasan inti seperti Istana Presiden dan Wakil Presiden hingga kantor Kementerian belum rampung dikerjakan.
Baca juga: Lindawati Ajak Pemda dan Masyarakat Sinergi Majukan Balangan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sebanyak 517 kepala daerah di Istana Garuda, IKN. Para kepala daerah itu yakni gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, Selasa (13/08/2024).
Sementara saat ini terdapat 552 kepala daerah di Indonesia, terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 kepala daerah tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di IKN.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, kepala daerah yang tidak hadir memiliki beberapa alasan. Seperti Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang sedang sakit. Demikian halnya dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang ibundanya sedang sakit.
Baca juga: Dua Pengedar Sabu Ditangkap di Sebuah Rumah di Desa Mekar Martapura Timur
Namun beberapa kepala daerah lainnya yang berhalangan hadir karena harus mengikuti sidang paripurna DPRD.
"Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi kerena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan, Bapak (Presiden)," ucap Tito. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko