WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Isu tani perlu menjadi fokus karena realitanya, kesejahteraan petani belum terjamin sepenuhnya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendorong para anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian agar para petani dapat lebih berdaya. Ini disampaikan Ketua Umum HKTI Fadli Zon pada Pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Badan Pangan Dunia (Food Agricultural Organization/FAO), dan International Institute for Sustainable Development (IISD). Pertemuan itu dalam rangka memperkuat peran parlemen untuk Panduan ASEAN Memajukan Investasi Bertanggungjawab di Pangan, Pertanian dan Kehutanan alias ASEAN-RAI. Data BPS menyebut, penghasilan petani skala kecil saat ini berada di angka Rp 5,23 juta per tahun. Sementara petani lainnya Rp 22,9 juta per tahun. ”Produksi tani terus menerus turun, dan kontribusi sektor kehutanan, pertanian dan perikanan kepada PDB berkurang 3,54 persen yoy pada kuartal pertama tahun 2024,” papar Fadli seperti dikutip Wartabanjar.com, Rabu (24/07/2024). Baca juga: PAN Akhirnya Dukung Lisa Halaby jadi Calon Walikota Banjarbaru Tekanan demografi juga bertambah untuk penyediaan pangan. 280 juta jiwa rakyat Indonesia membutuhkan pangan tiga kali sehari. Sementara perubahan iklim mempengaruhi kondisi pertanian. Diskusi HKTI pada awal tahun menghasilkan sejumlah catatan untuk sektor pertanian diantaranya terkait pentingnya petani, pekebun, peternak untung hingga 30 persen. “Nilai Tukar Petani kita baru 112,46 pada 2023. Ini perlu ditingkatkan, dan untuk itu, pupuk, bibit, pakan ternak perlu ada,” lanjutnya. Menurutnya, sebuah UU omnibus dibutuhkan untuk sektor pertanian mengingat legislasi dalam isu dan sektor terkait sangat beragam. Selain itu, fungsi Kementerian Pertanian perlu diperkuat dengan menggabungkan urusan lainnya yang saat ini ada di sejumlah Kementerian/Lembaga. “Urusan pertanian perlu menjadi urusan wajib di daerah sebagai langkah afirmasi ke sektor pertanian,” sarannya. Baca juga: Cegah Karhutla, Ini Yang Dilakukan Polda Kalteng di Wilayahnya HKTI juga menyoroti perlunya regenerasi petani agar kaum muda tertarik terjun menjadi petani. Data mencatat, petani millennial di Indonesia baru sekitar 21 persen. “Oleh karenanya pertanian perlu dikemas menarik agar memikat anak muda. Jika tidak kita akan mengalami kelangkaan petani dalam beberapa dekade ke depan,” prediksi Fadli. HKTI menyambut baik sejumlah program yakni food estate, dan rencana program ke depan, seperti makanan bergizi gratis untuk siswa, swasembada pangan, energi dan air, ketersediaan bibit pupuk hingga pakan ternak langsung ke petani. “Jika berjalan dengan baik, program makanan bergizi gratis misalnya, tak hanya mengatasi stunting, tapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan bisnis lokal, peningkatan peran koperasi, dan peningkatan peran petani lokal,” urainya. Beragam upaya untuk transformasi pertanian menuju agribisnis diperlukan. Oleh karenanya peningkatan investasi untuk isu pertanian, perlu dilakukan. Hadir dalam pertemuan ini para anggota parlemen dari ASEAN. (Sidik Purwoko) Baca juga: Menteri Koperasi Akui Digitalisasi UMKM Belum Target, Programnya Bakal Dievaluasi Editor: Sidik Purwoko