WARTABANJAR.COM, SURABAYA - Buntut rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR) Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) dicopot dari jabatannya. Pasalnya, sosok yang akrab disapa Prof BUS itu diberhentikan secara mendadak karena menolak rencana pemerintah tersebut. Seperti informasi yang diterima Wartabanjar.com melalui pesan Whatsapp, Civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR) berencana menggelar aksi unjukrasa pencopotan dekan mereka. Mereka menuntut agar Prof BUS dikembalikan menjadi Dekan FK Unair "Ksatria Airlangga yang ada waktu dan kesempatan, dengan segenap jiwa raga dapat hadir pada besok, Kamis, 4 Juli 2024 Jam12.00-selesai di Patung FK UNAIR Dresscode: putih," demikian bunyi himbauan tersebut. Baca juga: Menkes Datangkan Dokter Asing, Bantah Saingi Dokter Lokal Kabar pemberhentian Budi Santoso secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas dinilai sarat dengan politis. Karena di bawah kepemimpinan Prof BUS membuat FK UNAIR melejit peringkat internasionalnya. Bahkan dirinya berani pasang badan demi Unair namun justru diberhentikan sebagai Dekan FK per tanggal 3 Juli 2024 hari ini. Mereka menengarai, pencopotan itu karena Prof BUS menolak inisiatif Menkes mendatangkan dokter asing di Indonesia. Sebelumnya. Kemenkes akan mendatangkan dokter asing untuk memberikan operasi bagi anak-anak Medan yang mempunyai penyakit jantung bawaan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal. "Bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun," kata Menkes usai rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (03/07/2024). Dia menjelaskan bahwa hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis, dan yang paling banyak kosong adalah dokter gigi. Selain itu, ujarnya, distribusi juga kurang, seperti 65 persen puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) yang mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko