WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 semakin dekat, tepatnya pada bulan November nanti. Menjelang pelaksanaannya, di mana Kalsel juga akan menggelar beberapa Pilkada Kabupaten/Kota dan Pilkada Gubernur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kalsel) terus meningkatkan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kalsel menggandeng 16 Perguruan Tinggi dan 2 fakultas di Kalimantan Selatan. Kerja sama dituangkan dalam MoU antara Bawaslu Kalsel dengan kalangan akademisi tersebut . Banjarmasin, Rabu (8/5/2024) Usai penandatangan MoU bersama para pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengharapkan dengan adanya nota kesepahaman ini dapat menimbulkan kesadaran aktif dari masyarakat untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah. Baca juga: Kejari Terus Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pagar Tembok Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin "Sehingga Pilkada di Kalsel semakin berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat," ujar Aries. ”Kalangan akademisi bisa menyampaikan secara luas kepada para mahasiswanya untuk mengawal Pilkada, selanjutnya diteruskan ke masyarakat , sehingga partisipasi publik dapat semakin meningkat," lanjut mantan jurnalis ini. Sementara itu Rektor UIN Antasari Banjarmasin Prof Dr H Mujiburrahman MA menyambut positif penandatanganan MoU dengan Bawaslu Kalsel. Ia berharap, dengan adanya kerjasama Bawaslu dan kalangan kampus, Pilkada 2024 di daerah ini berlangsung jujur dan adil . Senada dengan Rektor UIN, Dekan Fisip ULM Banjarmasin Prof Dr H Budi Suryadi SSos MSi mengapresiasi kerja sama ini. Ia menjelaskan, MoU ini penting untuk mengisi ruang politik yang kosong. Momentum MoU akan menjadikan pengawasan partisipatif menjadi lebih masif khususnya dalam Pilkada 2024 di Kalsel . Dalam MOU Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kalsel dan perguruan tinggi tersebut, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini di antaranya meliputi pendidikan, penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan. Juga, kerjasama kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas kelembagaan,serta dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Selain itu pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama. (ernawati/rls) Editor: Erna Djedi