WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Enggan seperti petugas partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memberi sejumlah syarat khusus bagi kadernya yang maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Partai berlambang banteng itu beralasan, tidak ingin mengulang kejadian seperti yang dilakukan petugas partai Joko Widodo alias Jokowi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tak ingin lagi kecolongan seperti yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Hal itu imbas renggangnya hubungan dengan Presiden setelah Pilpres 2024 lalu.
Untuk itu, PDIP tengah menyiapkan kader melalui sekolah partai yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur ataupun bupati/wali kota dalam Pilkada Serentak 2024.
“Bahkan sekarang kami tambahkan suatu penekanan terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, terhadap budi pekerti, terhadap santunnya kata dan perbuatan dan pemimpin itu tidak boleh bohong,” tegas Hasto dikutip Wartabanjar.com di Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Baca juga: MPR Minta Tim Gabungan Tetapkan Batas Aman Erupsi Gunung Ruang
Kata Hasto, pasca pecahnya hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarganya, partai berlambang banteng moncong putih itu ingin menyempurnakan sistem kaderisasi agar tak lagi tertipu.
Adapun rentetan persoalan yang membuat geram PDIP kepada Jokowi ialah, yang pertama Jokowi telah membiarkan putra bungsunya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di mana secara aturan partai politik pada umumnya hal tersebut sangat mencederai konstitusi partai politik.