Sekjen PWI Klarifikasi Penyalahgunaan Dana Rp 6 Milyar Untuk UKW Liar

Terkait kerjasama dengan Forum Humas BUMN, lanjut Sayid, intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. "Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN," paparnya. Dari dukungan tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 miliar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung. Baca juga: Forum Humas BUMN Picu Perpecahan PWI Atas UKW Liar, Buntut Kucuran Dana Rp 6 M "Dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI," ujarnya. Pihaknya berrencana menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dan seterusnya sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. "Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 miliar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW," papar Sayid. Menurutnya, pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. "Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah," katanya. Baca juga: Temui Menko Airlangga Hartarto, Ketua Kadin Bahas Tantangan Ekonomi Ke Depan Dirinya perlu melakukan klarifikasi agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada. "Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada," pungkasnya. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko