WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP Kalsel), Ayi Riyanto menyebutkan kondisi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang serius terkait permasalahan stunting dan upaya pencapaian ketahanan pangan.
“Penyelesaian permasalahan memerlukan kerangka kerja yang terstruktur dan sinergis antara pemerintah, BUMN/D, dan sektor terkait lainnya, namun pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penurunan stunting dan ketahanan pangan di Kalsel,” ujar Ayi Riyanto pada pembukaan diskusi.
Diskusi tersebut mengangkat tema, “Sinergitas implementasi Program Lintas Sektoral Antara Pemerintah dan BUMN Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Penurunan Stunting”, di aula kantor BPKP Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (29/2/2024).
Hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel terhadap penanganan stunting menunjukan bahwa target ultimate outcome yang dicanangkan beberapa pemerintah daerah tahun 2023 tidak tercapai, dengan beberapa risiko yang harus segera dikelola dan diselesaikan.
Baca juga:Data Kebakaran di Alalak: 5 Rumah Ludes Jadi Arang, 1 Rusak Sedang, Belasan Jiwa Terdampak
“Secara nasional, target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 dengan beberapa ultimate outcome yang dapat dicapai pada sektor lingkungan kesehatan, pemukiman, sosial ekonomi, ketahanan pangan dan gisi dan tata kelola data,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, tidak tercapainya ultimate outcome disebabkan beberapa faktor di antaranya ketersediaan lingkungan pemukiman yang layak, angka perkawinan anak yang tinggi dan berada di atas rata-rata nasional serta tata kelola data yang tidak lengkap dan akurat.