Walau demikian, tetap ada kendalanya.
Menurutnya, kendala terbesarnya adalah transisi energi di sektor pembiayaan.
Hal ini mengingat karakter pembangkit EBT yang membutuhkan investasi capital expenditure besar di awal, meski ongkos operasionalnya relatif lebih murah.
Guna menjalankan komitmen ini, sambungnya, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri.
“Memang tantangannya sangat besar, namun dengan adanya forum seperti AIPF ini memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus melangkah maju bersama-sama,” ungkapnya.
Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi, di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
Saat ini, PLN sedang dalam proses merancang dan mendesain ulang perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Dengan sistem baru ini, pihaknya memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya.
Selain itu, saat ini PLN juga dalam proses menrancang dan membangun end-to-end smart grid.
Dengan jaringan baru ini, PLN dapat meningkatkan porsi pembangkit energi surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW.
Pengembangan green enabling super grid dan end-to-end smart grid ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian sumber EBT dengan pusat demand listrik dan mengakomodasi penetrasi EBT variable yang sangat masif.