WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Beberapa rekanan dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin ‘menjerit’, hasil pelaksanaan pekerjaan mereka belum dibayarkan oleh pemko. Beredar kabar, tidak adanya pembayaran kepada rekanan ini dikarenakan kas daerah kosong.
“Rekanan hanya sepertinya dapat angin surga, sudah dapat LS atau akan pembayaran langsung tetapi setelah dibawa ke keuangan mentok,” ucap seorang rekanan yang minta namanya tidak diwartakan.
“Kabarnya kas Bakeuda kosong,” timpal rekannya.
Sumber lain menyebutkan, baru dimasa pemerintahan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Wakilnya, H Arifin Noor ini kas daerah ‘kosong’. Hal ini diduga karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
“Bahkan kabarnya, dewan hendak minta LS ditolak,” ucap sumber.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Nuryadi ketika dikonfirmasi mengatakan, kas di dinas pendidikan bukan habis tetapi sedang memperbaiki dokumen kode rekening. Yakni belanja hibah ke rekening belanja modal masih dikomunikasikan.
Dirinya membantah keras jika ada yang menyampaikan atau menyebarkan kabar tak benar terkait saldo didinasnya kosong.
“Siap, tidak benar,” tegas Nuryadi.
Info didapat, keterlambatan pembayaran kepada rekanan Pemko Banjarmasin tak hanya di dinas pendidikan, tetapi juga terjadi pada rekanan dibeberapa lain seperti dinas PUPR Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo ketika dikonfirmasi wartabanjar.com mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini bukan kas habis, tetapi adanya perbaikan mekanisme karena saat ini sudah pertengahan tahun anggaran agar jangan sampai menumpuk di akhir tahun.