Nadiem Tetap Lanjutkan Seleksi PPDB Jalur Zonasi Tahun Depan, Meski Bermasalah Dimana-mana

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kasus dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi berakibat pada kerugian yang dirasakan masyarakat yang tinggal di dekat sekolah.

Padahal mereka seharusnya memiliki hak karena tinggal dekat dengan sekolah. Mereka terpaksa tersisih dan akhirnya gagal masuk ke sekolah negeri lewat PPDB jalur zonasi.

Kondisi ini pun mengundang perhatian sejumlah pihak dan menuntut adanya evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Namun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Mendikbud Ristek ), Nadiem Makarim berkilah bahwa PPDB jalur zonasi kebijakan yang dibuat Muhadjir Effendy, ketika menjabat sebagai Mendikbud. Saat ini, Muhadjir menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Kami hanya melanjutkan kebijakan seleksi. Setiap tahun kami terkena getah atas penerapan seleksi PPDB jalur zonasi. Namun ini harus dilanjutkan karena urgent,” paparnya di acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/7/2023).

Meski bermasalah dimana-mena, Nadiem Makarim ngotot mempertahankan dan melanjutkan seleksi PPDB jalur zonasi pada tahun depan.

“Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting,” kata Nadiem dalam acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

Nadiem mengungkap alasan seleksi PPDB jalur zonasi menjadi penting. Menurutnya, penerapan sistem seleksi tersebut untuk mengatasi kesenjangan.

Nadiem mengatakan banyak peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Kemudian, mereka terpaksa masuk sekolah swasta yang berbayar.

“Mau serepot apapun atau ibu-ibu yang sudah anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes itu seberapa kecewanya pun, kalau kita tidak melakukan sistem zonasi ini dan tetap komit itu sudah pasti kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, sistem PPDB dengan banyak jalur, termasuk zonasi menjadi penting.

“Pasti ya sudah anak- anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta, yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri,” katanya.

Hingga saat ini, sengkarut masalah PPDB masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.

Sejumlah kecurangan juga banyak terjadi dalam proses PPDB. Beberapa di antaranya, pemalsuan domisili hingga numpang KK dengan keluarga yang jaraknya dengan sekolah incaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui permasalahan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah. Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi di Kota Bengkulu.

Sementara itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan sengkarut masalah seleksi PPDB masih terjadi karena jumlah bangku sekolah yang terbatas.

Anies mengatakan jumlah bangku sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK yang tersedia tak sebanding dengan jumlah siswa. Menurutnya, akar masalah ini harus segera diatasi.

“Saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini? Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama,” kata Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).(wartabanjar.com/berbagai sumber)

editor : didik tm