WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel mengungkapkan hasil pengawasan tahun lalu, beberapa kepala daerah di Kalsel tidak terlibat langsung dalam pengendalian inflasi.

Beberapa peraturan bupati/walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga (BTT) belum ditetapkan, roadmappengendalian inflasi daerah belum disusun, dan penyerapan anggaran pengendalian inflasi rendah.

"Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga tidak memiliki rencana kerja yang rinci dan terjadwal dan belum melakukan capacity building berupa studi tiru," kata Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap dalam "Sosialisasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sejauh Mana Kejaksaan di Daerah Dapat Berperan", di Aula Anjung Papadaan, kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (31/1).

Baca Juga

Pelaku Begal Payudara di Palangka Raya Dibekuk Polisi

Menyikapi kondisi tersebut, sarannya, aparat Kejaksaan di seluruh daerah harus mendorong TPID berinovasi dalam pengendalian inflasi.

"Aparat Kejaksaan harus terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, melakukan pendampingan hukum, mengakselerasi belanja tidak terduga (BTT), dan menjaga kestabilan perekonomian daerah."

Ditambahkannya, aparat Kejaksaan juga penting sekali mendalami risiko penanganan inflasi dan terlibat langsung memitigasi risiko tersebut dalam rapatrapat TPID.

Hal itu selaras dengan arahan Jaksa Agung pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul (17/1/2023). yaitu Kejaksaan harus bertindak cepat dan tepat untuk mengawasi.

Aparat Kejaksaan sangat berperan penting dan strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk mendukung arahan tersebut, Rudy mengajak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur Kejaksaan di Kalimantan Selatan berperan nyata dalam mengawal dan menjaga keberhasilan pengendalian inflasi.

"Menerapkan SPI Terintegrasi dan Lintas Sektoral dalam pengendalian inflasi akan semakin membuat Kejaksaan berperan penting dan strategis di daerah" tutup Rudy, yang juga Asesor Kompetensi Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) tersebut.(aqu/rls)

Editor Restu