WARTABANJAR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Kota Palangkaraya, karena angka inflasinya yang tinggi.

Inflasi di Kota Palangkaraya pada periode yang sama sebesar 7,33 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42 persen.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, seperti dilansir laman Kemendagri, Senin (19/12/2022).

Atensinya kepada Kota Palangkaraya, Mendagri Tito menyatakan tingginya inflasi yang terjadi di daerah tersebut disebabkan mahalnya ongkos angkutan udara.

Baca Juga

3 Bocah Gagalkan Maling Hape di Sungai Andai Diberi Penghargaan Kapolresta

Kemudian juga naiknya beberapa komoditas seperti beras mayang, cabai, bawang merah, hingga rokok kretek filter turut berdampak terhadap inflasi.

“Saya kira nanti Bapak Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan juga nanti akan memberikan atensi untuk bisa membantu. Rokok, ini memang kenaikan cukai tembakau, dibuat juga gerakan memang kita sudah membuat gerakan untuk mengurangi rokok untuk kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan paparan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin secara daring, Mendagri Tito menyebut beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya.

Beberapa upaya yang dilakukan seperti operasi pasar, sidak sembako, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran, dan gerakan tanam cepat panen.

“Tapi memang kalau kondisi tanah sulit, ini sama di kota-kota besar juga banyak yang tidak punya lahan. Tapi banyak inisiatif kreatif inovasi yang dilakukan dengan menanam dalam pot, kemudian juga hidroponik di lorong-lorong, di kampung-kampung. Itu juga sangat membantu (dan) kerja sama antardaerah juga dilakukan,” katanya.

Mendagri juga mendorong adanya monitor lanjutan terhadap hasil pemantauan harga dalam rapat TPID yang melibatkan Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait di Kota Palangkaraya.(aqu/rls)

Editor Restu